Informasi download Aplikasi Bukti Potong 1721 A2 Pajak Penghasilan Pasal 21 dan penjelasan cara menggunakan aplikasi bukti potong PPh Pasal 21 1721 A2. Sudahkah Anda menyampaikan SPT tahunan? Atau sudahkah Anda para wajib pajak karyawan menerima bukti potong? Jika belum maka luangkan waktu sejenak untuk meminta bukti. Seputar Pajak - Download Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 atau 26 1721 Terbaru excel, Formuli ini diperuntukkan kepada pegawai tetap pegawai tidak tetap, tenaga kerja.

SPT Masa PPh Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan: 1. Tutorial Rpg Maker Vx Ace Bahasa Indonesia Translation there. Objek PPh Pasal 21 dan/atau 26 serta PPh Pasal 21 dan atau 26 yang terutang bersifat tidak final atas penghasilan yang diterima oleh: • Penerima Pensiun Berkala. • Pegawai Tetap. • Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas. • Distributor Multi Level Marketing (MLM). • Penjaja Barang Dagangan. • Petugas Dinas Luar Asuransi.

• Tenaga Ahli. • Bukan Pegawai Yang Menerima Imbalan Yang Tidak Bersifat Berkesinambungan. • Bukan Pegawai Yang Menerima Imbalan Yang Bersifat Berkesinambungan. • Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Yang Tidak Merangkap Sebagai Pegawai Tetap.

• Pegawai Yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun. • Mantan Pegawai Yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain. • Peserta Kegiatan. • Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 Tidak Lainnya. • Pegawai/Pemberi Jasa/Peserta Kegiatan/Penerima Pensiun Berkala Sebagai Wajib Pajak Luar Negeri.

Objek PPh Pasal 21 dan/atau 26 serta PPh Pasal 21 dan atau 26 yang terutang bersifat final atas penghasilan yang diterima oleh: • Penerima uang pesangon yang dibayarkan sekaligus. • Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 Final Lainnya. • Penerima uang manfaat pensiun, damna hala ini ditujuka kepada tunjangan hari tua dan atau jaminan hari tua serta pembayaran sejenis yang di bayarkan sekaligus. • Pejabat Negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI dan pensiunannnya yang menerima honorarium dan imbalan lain yang dibebankan kepada keuangan Negara / daerah.